Pantaskah Remunerasi dicabut??

Hari ini ada berita yang cukup menghebohkan bagi orang pajak khususnya. Kata si Dewan Penghasut Rakyat penghentian remunerasi pegawai pajak sudah final.

Nih saya kasih cuplikan beritanya...

Liputan6.com, Surabaya:

Panitia Kerja Perpajakan DPR menyatakan penghentian remunerasi untuk pegawai pajak sudah final. "Sudah diputuskan, remunerasi untuk pegawai pajak harus dihentikan. Keputusan ini sudah final, meskipun kami sampai sekarang masih bekerja," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Kosasih, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/5).

Ia menilai, remunerasi itu tidak pantas diberikan kepada pejabat atau pegawai perpajakan, menyusul semakin banyaknya kasus-kasus mafia perpajakan yang melibatkan pejabat dan pegawai pajak. "Remunerasi itu diberikan sebagai reward (penghargaan) atas profesionalisme. Tapi ternyata kasus korupsi dan mafia pajak masih marak terjadi," katanya.

Achsanul menganggap, percuma remunerasi diberikan, akan tetapi mental dan perilaku pejabat dan pegawai pajak bobrok, sehingga korupsi dan kejahatan perpajakan terus terjadi. "Panja ini nanti bisa memberikan rekomendasi terhadap Menteri Keuangan, termasuk sanksi dan teguran. Panja ini forum tertinggi di Komisi XI," ucap anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Wah, gimana tuh apa DPR gak ngaca, bukannya di DPR tuh korupsinya lebih banyak dan gaji mereka lebih besar.Menurut saya sih gak adil, cuma karena satu oknum, pegawai yang lain juga kena imbasnya.

Saya rasa wajar-wajar aja kalau pegawai pajak itu dapat remunerasi karena pekerjaannya yang cukup berat dibanding pns lainnya dan saya rasa itu sudah cukup setimpal, semua orang juga tau itu. Dilihat dari sitem perekrutan pegawainya saja, saya rasa DJP paling baik dibanding instansi lainnya, apalagi kalo dibandingin DPR yang disana banyak ijazah palsu dan artis-artis yang cuma nampang.

Nih ada komen menarik dari sebuah forum tetangga...

meskipun gw sering sebel dengan kinerja Kantor Pajak, bbrp kali gw repot saat pengurusan pajak dimana kerepotan itu akbat kesalahan yg mereka buat atau birokrasi yg mengada2 ... tapi gw kok kurang setuju kalau remunerisasi dihilangkan

tetap harus dilihat dong orang per orang, bagian per bagian, kantor per kantor

kalau yg memang hasil kerja mereka sudah 'agak' membaik, ya sepantasnya mereka juga diberi remunerisasi yg layak atas hasil kinerja mereka

kalau yg kerjanya lelet, suka kabur2an, tukang korupsi, ya kasi punishment

jangan di generalisir kayak gini dong

Ini membuktikan kalo masyarakat saja juga tahu kalau pekerjaan di pajak itu tidaklah mudah. Tapi apa mau dikata semua tergantung keputusan dari Bu Sri, tapi saya yakin sih kalo gak ada intervensi Ibu itu pasti masih mendukung pegawainya.

Dan ini bukti dukungan nyata di pesbuk http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=123398914344335

Remunerasi bukanlah alat utama yang berhasil merubah moral dan perilaku aparat kementerian keuangan. Kementerian Keuangan telah menunjukkan kesungguhannya untuk berkomitmen merubah citra birokrasi yang terpuruk selama ini menjadi suatu institusi yang dipercaya dan dibanggakan oleh Indonesia. Kepercayaan masyarakat, sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan penghargaan secara materi.

Hanya karena satu oknum yang berbuat, rasanya kurang bijaksana apabila mengeneralisir keseluruhan institusi dengan cap negatif dengan melupakan segala perubahan yang telah berhasil mereka ciptakan dan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara, terlebih apabila harus merampas sesuatu yang menjadi hak mereka, remunerasi.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa remunerasi mampu menjadi penyemangat bagi rekan-rekan yang berada maupun di wilayah Direktorat lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Semoga dewan yang terhormat dapat kembali mempertimbangkan segala kemungkinan akibat atas setiap kebijakan yang dihasilkan. Penghentian kebijakan ini sangat memiliki potensi yang justru dapat menjadi boomerang bagi penerimaan negara

Silahkan beropini sesuai hati anda, masih pantaskah kalo remunerasi itu dicabut???