Fuad Rahmany Dilantik Jadi Dirjen Pajak

INILAH.COM, Jakarta - Ahmad Fuad Rahmany dipastikan menduduki posisi sebagai Dirjen Pajak, menggantikan Mochamad Tjiptardjo yang akan memasuki pensiunnya tahun ini.

"Ya, hari ini saya jadi dirjen (pajak)," tegasnya di kantor Kementrian Keuangan, Jumat (21/1).

Namun untuk pengganti Fuad sebagai kepala Bapepam-LK. Berdasar salah satu staf humas Kemenkeu, posisi tersebut akan diisi oleh Nurhaida yang saat ini menduduki sebagai Kabiro TLE Bapepam-LK.

Berdasar daftar absen Kemenkeu berikut nama-nama pejabat eselon I yang akan dilantik pagi ini: Ahmad Fuad Rahmany dirjen pajak, Herry Purnomo dirjen anggaran, Marwanto dirjen perimbangan, Agus Suprijanto dirjen perbendaharaan, Vicentius Sonny Loho irjen, Kamil Sjoeib kepala badan diklat, Robert Pakpahan staf ahli bidang penerimaan negara, Ki Agus Ahmad Badarudin staf ahli bidang pengeluaran negara, Nurhadida staf ahli bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, plt kepala bkf Bambang Brodjonegoro, Rionald Silaban plt staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

Ada 11 pejabat eselon I yang akan dilantik dan 8 pejabat eselon II yang akan dilantik.


sumber: inilah.com

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/ KMK.014 /2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 289/KMK.014/2004

TENTANG

KETENTUAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi mahasiswa dan
lulusan Program Diploma Bidang Keuangan, dipandang perlu
mengatur ketentuan ikatan dinas bagi mahasiswa Program
Diploma Bidang Keuangan di Iingkungan Departemen Keuangan;
b. bahwa dst.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan
2. Undang-undang .... dst.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3507/MPK/1989 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan
Ujian Akhir kepada Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.
2. Keputusan Direktur.. . .dst.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN
IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA
BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
KEUANGAN.