Bayar Pajak itu (nggak) Susah

Minggu depan saya akan melaksanakan ujian tengah semester. Ujiannya sangat sederhana sebenarnya, yaitu mengisi SPT. Terkadang saya merasa aneh, saya yang sudah belajar pajak hampir tiga tahun di kampus tercinta saya ini saja merasa belum benar-benar menguasai ketika mengerjakan soal-soal ujian. Lalu, bagaimana dengan banyak WP yang sepertinya awam dalam hal perpajakan.

Makanya, setiap ketemu orang yang bilang udah bayar pajak, spontan pertanyaan pertama saya adalah "Apakah Anda yakin sudah menghitung/ membayar pajak dengan benar?" Saya saja belum yakin sudah mengerjakan soal ujian saya dengan benar... hhe,, --> klo ini sih sayanya yg goblok..

Namun, bukan itu inti masalahnya, bagi WP yang usahanya tidak terlalu banyak mungkin tidak akan sesulit soal-soal ujian saya.(*ngeles) Meski begitu, ini pulalah yang kadang juga menjadi alasan WP malas membayar pajak karena merasa ribet dengan pengisian SPT. Padahal sebenarnya SPT kita termasuk sederhana bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju.

Penerimaan SPT Tahunan

Dua hari yang lalu adalah batas terakhir penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Kalau melihat status dari temen-temen saya yang sudah bekerja di DJP seperti pada hari-hari terakhir terasa sangat merepotkan. Entah kenapa kebanyakan orang selalu melakukan sesuatu mepet deadline. Padahal kita sudah bisa melaporkan SPT kita sejak Januari, tapi malah nunggu hingga akhir Maret baru melaporkan.

Saya ucapkan selamat pada para petugas khususnya TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) pada tiap-tiap KPP yang sudah bekerja keras beberapa hari yang lalu. Namun, pekerjaan mereka belum selesai mereka masih harus menyortir satu-satu SPT yang telah diterima.

Kemkeu Jatuhkan 1.008 Sanksi ke PNS

JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan meningkat signifikan, dari 698 sanksi pada tahun 2009 menjadi 1.008 sanksi pada 2010. Kementerian Keuangan mengklaim, kondisi itu terjadi karena reformasi birokrasi telah dijalankan dengan maksimal, terutama dalam hal penegakan hukum.

”Bertambahnya sanksi yang dijatuhkan bisa disebabkan karena makin ditegakkannya tata kelola yang baik di Kementerian Keuangan atau karena pelaksanaan code of conduct (panduan berperilaku) sejak reformasi birokrasi terus dijalankan,” kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, Rabu (30/3/2011).