USM STAN 2011

Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menerima putra dan putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan Spesialisasi sebagai berikut:

1. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai
2. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak

Seleksi akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu Tes Potensi Akademik dan Tes Bahasa Inggris, Tes Kesehatan dan Kebugaran, dan Assessment. Peserta yang lulus dari seleksi akan mengikuti pendidikan Program Diploma I selama dua semester dan dilaksanakan di Kampus STAN dan/atau Balai Diklat Keuangan di daerah. Selama mengikuti pendidikan, mahasiswa tidak dipungut uang kuliah.

Lulusan Program Diploma I Keuangan STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan formasi yang tersedia pada tahun yang bersangkutan berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pengumuman dapat diunduh melalui link di bawah ini:

Pengumuman USM STAN 2011


copas from: http://www.stan.ac.id

Mobil Pribadi, Pajak Ambulans

tempointeraktif.com, 19 Mei 2011
TEMPO Interaktif, Wellington - Pesan moral "orang bijak bayar pajak" rupanya tak berlaku di Otago, wilayah di ujung selatan dari pulau selatan Selandia Baru itu. Terbukti, sebagian besar warga di wilayah dengan populasi 207.400 jiwa itu mengakali pajak tahunan kendaraan mereka. Caranya dengan mendaftarkan mobil mereka sebagai ambulans.

"Saya kira mereka sengaja," kata juru bicara Badan Transportasi Selandia Baru, Andy Knackstedt. Maklumlah, dengan memasukkan kategori kendaraan sebagai nonkomersial (ambulans), pemilik mobil hanya membayar pajak Rp 403 ribu per tahun. Jumlah itu jauh dari pajak untuk kendaraan pribadi, yakni sekitar Rp 2 juta.

Menurut Andy, lembaganya curiga karena di Otago ada sekitar 230 ambulans. Padahal, kata dia, di Auckland yang populasinya 10 kali lipat dari Otago cuma punya 251 ambulans. Bahkan Wellington, ibu kota dan kota kedua terbesar setelah Auckland hanya ada 62 ambulans.
Seorang perempuan di Christchurch berkeras bahwa mobilnya berfungsi sebagai ambulans.

"Kan kupakai buat membawa ayam-ayam dibekukan dari supermarket," ujar perempuan itu kepada sebuah radio di sana. Andy menegaskan bahwa ambulans mesti mengangkut peti jenazah. "Kami akan keluarkan surat teguran," tuturnya.

Kemkeu Jatuhkan 1.008 Sanksi ke PNS

JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan meningkat signifikan, dari 698 sanksi pada tahun 2009 menjadi 1.008 sanksi pada 2010. Kementerian Keuangan mengklaim, kondisi itu terjadi karena reformasi birokrasi telah dijalankan dengan maksimal, terutama dalam hal penegakan hukum.

”Bertambahnya sanksi yang dijatuhkan bisa disebabkan karena makin ditegakkannya tata kelola yang baik di Kementerian Keuangan atau karena pelaksanaan code of conduct (panduan berperilaku) sejak reformasi birokrasi terus dijalankan,” kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Hukum: Sebuah Cerita Bersambung

"JAKARTA: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang perkara dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri Group dengan terdakwa Suwir Laut, pascasembuhnya Tax Manager AAG ini." selengkapnya

Padahal, kasus ini mencuat sejak awal 2007 lalu. Saya sendiri sudah hampir lupa kalau ada kasus semacam ini. Entah kenapa kasus sebesar ini seperti diabaikan saja oleh negara.

Kasus dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri merupakan salah satu kisah skandal keuangan terbesar. Diawali dari majalah Tempo yang membeberkan tentang potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah akibat adanya dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri dengan judul “Kisah Pembobol” majalah Tempo edisi 21 Januari 2007 yang menurunkan laporan investigatif tentang lika-liku manajemen Asian Agri menilap pajak berdasarkan sejumlah data, dokumen, dan pengakuan seorang saksi.

Dalam sidang kemarin pun, Penasihat Hukum dari terdakwa Suwir Laut mengungkapkan kalau kasus ini tidak seharusnya disidangkan di Pengadilan Negeri tetapi di Pengadilan Pajak. Padahal, kasus ini sendiri sudah diserahkan oleh DJP ke Kejaksaan Agung pada pertengahan 2010 kemarin. Entah siapa yang benar saya semakin bingung, dan entah kenapa sepertinya kasus ini hilang dari peredaran beberapa waktu yang lalu dan baru disidangkan kembali kemarin. Hukum memang bagaikan sebuah kisah bersambung yang tak jelas episode terakhirnya.

Fuad Rahmany Dilantik Jadi Dirjen Pajak

INILAH.COM, Jakarta - Ahmad Fuad Rahmany dipastikan menduduki posisi sebagai Dirjen Pajak, menggantikan Mochamad Tjiptardjo yang akan memasuki pensiunnya tahun ini.

"Ya, hari ini saya jadi dirjen (pajak)," tegasnya di kantor Kementrian Keuangan, Jumat (21/1).

Namun untuk pengganti Fuad sebagai kepala Bapepam-LK. Berdasar salah satu staf humas Kemenkeu, posisi tersebut akan diisi oleh Nurhaida yang saat ini menduduki sebagai Kabiro TLE Bapepam-LK.

Berdasar daftar absen Kemenkeu berikut nama-nama pejabat eselon I yang akan dilantik pagi ini: Ahmad Fuad Rahmany dirjen pajak, Herry Purnomo dirjen anggaran, Marwanto dirjen perimbangan, Agus Suprijanto dirjen perbendaharaan, Vicentius Sonny Loho irjen, Kamil Sjoeib kepala badan diklat, Robert Pakpahan staf ahli bidang penerimaan negara, Ki Agus Ahmad Badarudin staf ahli bidang pengeluaran negara, Nurhadida staf ahli bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, plt kepala bkf Bambang Brodjonegoro, Rionald Silaban plt staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

Ada 11 pejabat eselon I yang akan dilantik dan 8 pejabat eselon II yang akan dilantik.


sumber: inilah.com