Uang Pajak

Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang sering bertanya mengenai kemanakah uang pajak yang selama ini mereka bayar? Jangan-jangan uang saya dimakan sama petugas pajak? atau jangan-jangan uang saya diselewengkan oleh orang-orang seperti gayus? atau jangan-jangan uang saya menyeleweng dengan dompet yang lebih cantik...

Wajar memang jika masyarakat berpikir seperti itu. Apalagi setelah munculnya kasus-kasus pajak yang sangat populer di kalangan dewasa sampai anak-anak. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana proses pengumpulan dan penggunaan uang pajak. Oleh karena itulah sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa DJP-lah yang bertanggung jawab atas pemanfaatan uang pajak, mmh,, padahal sebenarnya tidaklah demikian.

Saya rasa perlu saya jelaskan dahulu secara singkat bagaimana sih alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak itu. Ini adalah penjelasan singkatnya yang saya dapat dari selebaran DJP yang isinya:

Celotehan Pajak

Beberapa waktu yang lalu saya sempet melihat status teman yang juga kakak tingkat saya yang telah bekerja di Kantor Pajak yang jengkel terhadap kata-kata Wajib Pajak (WP). Meskipun sebenarnya kata-kata ini sudah biasa kita dengar juga (buat mbak dian, sori saya copas dikit..hhe).

Wajib pajak bilang "gak usah mencantumkan harta banyak2 di SPT,sama aja tar dimakan gayus"
ato bilang gini "sapa tau dateng ke kantor pajak sini nanti saya ketemu gayus"
eh mbuh pak, bu, sak karepmu

Hukum: Sebuah Cerita Bersambung

"JAKARTA: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang perkara dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri Group dengan terdakwa Suwir Laut, pascasembuhnya Tax Manager AAG ini." selengkapnya

Padahal, kasus ini mencuat sejak awal 2007 lalu. Saya sendiri sudah hampir lupa kalau ada kasus semacam ini. Entah kenapa kasus sebesar ini seperti diabaikan saja oleh negara.

Kasus dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri merupakan salah satu kisah skandal keuangan terbesar. Diawali dari majalah Tempo yang membeberkan tentang potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah akibat adanya dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri dengan judul “Kisah Pembobol” majalah Tempo edisi 21 Januari 2007 yang menurunkan laporan investigatif tentang lika-liku manajemen Asian Agri menilap pajak berdasarkan sejumlah data, dokumen, dan pengakuan seorang saksi.

Dalam sidang kemarin pun, Penasihat Hukum dari terdakwa Suwir Laut mengungkapkan kalau kasus ini tidak seharusnya disidangkan di Pengadilan Negeri tetapi di Pengadilan Pajak. Padahal, kasus ini sendiri sudah diserahkan oleh DJP ke Kejaksaan Agung pada pertengahan 2010 kemarin. Entah siapa yang benar saya semakin bingung, dan entah kenapa sepertinya kasus ini hilang dari peredaran beberapa waktu yang lalu dan baru disidangkan kembali kemarin. Hukum memang bagaikan sebuah kisah bersambung yang tak jelas episode terakhirnya.

Memperjuangkan Keadilan...

Beberapa hari yang lalu kami melakukan kunjungan ke sebuah pengadilan. Karena kami mahasiswa pajak, maka yang dikunjungi pun bukan pengadilan biasa melainkan pengadilan pajak yang sementara ini hanya ada satu-satunya Indonesia, yaitu di Gedung Sutikno Slamet - Kementerian Keuangan Jl. Wahidin - Jakarta 10710.

Perjalanan dimulai dengan jarkom tipuan yang mewajibkan semuanya untuk berkumpul pukul 5.45 yang akhirnya terealisasi sekitar setengah jam kemudian... Perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama karena padatnya arus kehidupan di kota metropolitan ini. Namun, akhirnya semua selamat sampai tujuan.

Sesampainya disana, yang kami lakukan pertama kali adalah menunggu. Ya, karena memang persidangan baru dimulai sekitar pukul 1/2 10 pagi. Di sana kami dibagi menjadi beberapa kelompok berisi 4-5 orang untuk memasuki beberapa ruangan sidang yang cukup sempit yang berjumlah (klo tidak salah) 12 ruang. Sempat lama kelompok kami berdiri di luar ruang sidang XIII sembari menunggu dipersilahkan masuk, dengan alasan tidak ada cukup kursi di dalam. Sudah hampir satu jam, akhirnya kami dipersilahkan masuk dengan menggotong kursi dari barisan pengantri masuk ke ruang sidang, sungguh momen yang mengharukan...

Bu Sri Mulyani, Inilah tangisan kami....

Menanggapi berbagai pemberitaan masalah Ibu tercinta kita Sri Mulyani Indrawati, bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang pertama terpikirkan adalah "bagaimana nasib perekonomian bangsa kita selanjutnya?"

Hal ini sudah terbukti dengan IHSG anjlok tajam pada perdagangan hari ini, Nilai kapitalisasi pasar BEI bahkan merosot hampir Rp 100 triliun. wow...

Berdasarkan data perdagangan BEI seperti dikutip detikFinance, Rabu (5/5/2010), nilai kapitalisasi pasar BEI hari ini tercatat sebesar Rp 2.311 triliun, berkurang Rp 96 triliun atau turun 3,98% dari perdagangan kemarin sebesar Rp 2.407 triliun.

Inikah potret perekonomian negara yang akan datang..? semoga tidak...
Kita cuma dapat berharap ada sosok pengganti yang meskipun saya rasa tidak ada yang mungkin menyamai kemampuan beliau, tapi paling tidak bisa memulihkan perekonomian negara ini.. meski sebenarnya saya masih ingin Bu Sri kembali..

Pantaskah Remunerasi dicabut??

Hari ini ada berita yang cukup menghebohkan bagi orang pajak khususnya. Kata si Dewan Penghasut Rakyat penghentian remunerasi pegawai pajak sudah final.

Nih saya kasih cuplikan beritanya...

Liputan6.com, Surabaya:

Panitia Kerja Perpajakan DPR menyatakan penghentian remunerasi untuk pegawai pajak sudah final. "Sudah diputuskan, remunerasi untuk pegawai pajak harus dihentikan. Keputusan ini sudah final, meskipun kami sampai sekarang masih bekerja," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Kosasih, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/5).

Ia menilai, remunerasi itu tidak pantas diberikan kepada pejabat atau pegawai perpajakan, menyusul semakin banyaknya kasus-kasus mafia perpajakan yang melibatkan pejabat dan pegawai pajak. "Remunerasi itu diberikan sebagai reward (penghargaan) atas profesionalisme. Tapi ternyata kasus korupsi dan mafia pajak masih marak terjadi," katanya.

Achsanul menganggap, percuma remunerasi diberikan, akan tetapi mental dan perilaku pejabat dan pegawai pajak bobrok, sehingga korupsi dan kejahatan perpajakan terus terjadi. "Panja ini nanti bisa memberikan rekomendasi terhadap Menteri Keuangan, termasuk sanksi dan teguran. Panja ini forum tertinggi di Komisi XI," ucap anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Wah, gimana tuh apa DPR gak ngaca, bukannya di DPR tuh korupsinya lebih banyak dan gaji mereka lebih besar.Menurut saya sih gak adil, cuma karena satu oknum, pegawai yang lain juga kena imbasnya.

Saya rasa wajar-wajar aja kalau pegawai pajak itu dapat remunerasi karena pekerjaannya yang cukup berat dibanding pns lainnya dan saya rasa itu sudah cukup setimpal, semua orang juga tau itu. Dilihat dari sitem perekrutan pegawainya saja, saya rasa DJP paling baik dibanding instansi lainnya, apalagi kalo dibandingin DPR yang disana banyak ijazah palsu dan artis-artis yang cuma nampang.

Nih ada komen menarik dari sebuah forum tetangga...

meskipun gw sering sebel dengan kinerja Kantor Pajak, bbrp kali gw repot saat pengurusan pajak dimana kerepotan itu akbat kesalahan yg mereka buat atau birokrasi yg mengada2 ... tapi gw kok kurang setuju kalau remunerisasi dihilangkan

tetap harus dilihat dong orang per orang, bagian per bagian, kantor per kantor

kalau yg memang hasil kerja mereka sudah 'agak' membaik, ya sepantasnya mereka juga diberi remunerisasi yg layak atas hasil kinerja mereka

kalau yg kerjanya lelet, suka kabur2an, tukang korupsi, ya kasi punishment

jangan di generalisir kayak gini dong

Ini membuktikan kalo masyarakat saja juga tahu kalau pekerjaan di pajak itu tidaklah mudah. Tapi apa mau dikata semua tergantung keputusan dari Bu Sri, tapi saya yakin sih kalo gak ada intervensi Ibu itu pasti masih mendukung pegawainya.

Dan ini bukti dukungan nyata di pesbuk http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=123398914344335

Remunerasi bukanlah alat utama yang berhasil merubah moral dan perilaku aparat kementerian keuangan. Kementerian Keuangan telah menunjukkan kesungguhannya untuk berkomitmen merubah citra birokrasi yang terpuruk selama ini menjadi suatu institusi yang dipercaya dan dibanggakan oleh Indonesia. Kepercayaan masyarakat, sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan penghargaan secara materi.

Hanya karena satu oknum yang berbuat, rasanya kurang bijaksana apabila mengeneralisir keseluruhan institusi dengan cap negatif dengan melupakan segala perubahan yang telah berhasil mereka ciptakan dan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara, terlebih apabila harus merampas sesuatu yang menjadi hak mereka, remunerasi.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa remunerasi mampu menjadi penyemangat bagi rekan-rekan yang berada maupun di wilayah Direktorat lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Semoga dewan yang terhormat dapat kembali mempertimbangkan segala kemungkinan akibat atas setiap kebijakan yang dihasilkan. Penghentian kebijakan ini sangat memiliki potensi yang justru dapat menjadi boomerang bagi penerimaan negara

Silahkan beropini sesuai hati anda, masih pantaskah kalo remunerasi itu dicabut???